MPH Student Opinion : Pelayanan akses masyarakat terhadap air bersih Sumatera Selatan

Perhatian : Mohon cantumkan sumber/referensi penulis jika mengutip




Pelayanan akses masyarakat terhadap air bersih adalah pelayanan yang bertujuan agar masyarakat mendapatkan dan menjangkau air bersih, baik dari jumlah (kuantitas) maupun kualitasnya untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Menurut WHO akses air minum yang aman adalah proporsi masyarakat menggunakan sumber air minum yang berupa: sambungan rumah tangga (PAM), keran umum, sumur bor, sumur gali, mata air terlindungi, dan air hujan (WHO, 2015a).

Definisi operasional dari akses air bersih berdasarkan profil kesehatan Indonesia adalah masayrakat yang menggunakan/mempunyai akses air minum layak apabila sumber air minum yang digunakan rumah tangga berasal dari leding (leding meteran dan eceran), air terlindung (pompa/sumur bor, sumur terlindung, mata air terlindung) dengan jarak ≥10 m dari penampungan kotoran/limbah, atau air hujan. Apabila sumber air minum utama tidak berasal dari leding, air terlindung dengan jarak ≥10 m dari penampungan kotoran/limbah, dan air hujan maka tetap mempunyai akses air minum layak apabila sumber air mandi/cucinya yang berasal dari leding (leding meteran dan eceran), air terlindung (pompa/sumur bor, sumur terlindung, mata air terlindung) atau air hujan (KEMENKES.RI, 2014)

Secara garis besar di Sumatera Selatan, saya melihat ada dua karakteristik masalah besar yang berbeda dalam hal Masalah akses air bersih, yaitu masalah di perdesaan dan perkotaan. Menurut UNICEF Indonesia (2012) satu dari sepuluh rumah tangga mengalami kekurangan persediaan air bersih, khususnya pada musim kemarau.

Adapun kabupaten yang notabene dominasi perdesaan, dimana masyarakatnya sedikit mendapatkan akses air bersih. Hasil penelitian UNICEF Indonesia (2012) didapatkan bahwa proporsi rumah tangga didesa dua kali lebih rendah daripada masyaraat perkotaan dalam hal akses sanitasi. Ada beberapa penyebab :

1)    Kondisi penyaluran air atau jaringan yang buruk untuk mencapai ke desa-desa

2)    Kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang miskin dan tidak mampu membayar untuk pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan prasarana. Serta kondisi badan pengelolaan air yang tidak aktif sehingga tidak dapat bersinergi dengan pemerintah dalam pemeliharan sarana air.

3)    Keberadaan sumber air yang tida merata dan belum terkeploitasi.

4)    Jenis teknologi perdesaan yang belum tepat. Seharusnya untuk daerah datar memanfaatkan air tanah dalam menggunakan air bor. Sedangkan daerah lereng gunung memanfaatkan mata air dengan pemompaan (Ali, 2007)

5)    Perbedaan geografis juga berperan. Akses lebih baik pada daerah yang dekat dengan provinsi daripada tidak

Untuk permasalahan kurangnya akses air bersih di kota menurut kajian (UNICEF.Indonesia, 2012)) disebabkan oleh :

1)    Perilaku membuang air besar pada sumber-sumber air menjadi masalah serius. Kontaminasi feses terhadap tanah dan air merupakan hal yang umum di daerah perkotaan, hal ini diakibatkan oleh kepadatan penduduk yang berlebihan, toilet yang kurang sehat dan pembuangan limbah mentah ke tempat terbuka tanpa diolah. Jarak septitank dengan sumber air tidak mencapai 10 meter. Septik tank jarang disedot dan kotoran merembes ke tanah dan air tanah sekitarnya

2)    Kapasitas PDAM yang belum memumpuni. Sistem pelayanan pemompaan tidak dapat mengcover ledakan penduduk di kota. Sehingga masyarakat miskin lebih banyak akses kepada sumber selain PAM, seperti air eceran yang justru lebih mahal.

3)    Selain tidak dapat mengcover jumlah penduduk, teknologi PDAM juga belum baik, dalam hal menghadapi tekstur tanah yang bergelombang, dan perbukitan. Serta keseimbangan pasokan listrik yang sering terganggu, menyebabkan beberapa daerah tidak memungkinkan untuk dipasok air sepanjang 24 jam.

4)    Masalah selanjutnya berada pada perpolitikan. Komitmen belum serius dari pemerintah dalam pembangunan air besih. Beberapa PDAM telah mengadakan Kemitraan Publik-Publik, tetapi kompleksitas negosiasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten telah menyebabkan pembatalan dan penundaan

Saran yang dapat diberikan terkait akses air bersih:

1)    Komitmen yang besar dalam pembangunan air bersih dan sanitasi

2)    Perlunya koordinasi dari kementerian dan lembaga yang terlibat dalam hal akses air bersih

3)    Pengembangan keahlian kelembagaan di sektor perairan

4)    Struktur manajemen masyarakat harus jelas. Sehingga perlu diperhatikan partisipasi masyarakat dan organisasi masyarakat yang efektif dalam mendukung pembangunan, pengolahan dan pemeliharaan akses air bersih.

5)    Keterlibatan baik pemerintah daerah maupun sektor swasta sangat penting untuk meningkatkan sistem perkotaan dan pinggiran kota

6)    Lembaga-lembaga tingkat kabupaten harus menetapkan sasaran masayrakat yang sama pada tempat dimana infrastruktur dibangun, agar sistem pedesaan lebih berkesinambungan.

7)    Pengkajian ulang terhadap teknologi air bersih dikota. Dalam penyediaan air, desentralisasi teknologi dan pendekatan, seperti pengolahan tempat penggunaan air bersih, akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan sistem sentralisasi, karena berbagai sumber yang berbeda dan banyaknya penyedia

8) Tingkat pusat harus menetapkan standar minimal kinerja untuk PDAM untuk memperkuat tata kelola dan kapasitas PDAM